Nasionaltribun.web.id Belawan, Medan — Sejumlah aliansi masyarakat di Belawan angkat suara dan mengecam keras tindakan yang dilakukan Kapolda Sumatera Utara terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan terkait penanganan kasus tawuran yang kian meresahkan warga.
Seperti diketahui, kawasan Belawan sudah lama dikenal sebagai salah satu wilayah di Kota Medan yang rawan konflik sosial, terutama tawuran antarkelompok remaja yang kerap kali berujung pada tindak kriminalitas seperti pembegalan dan penganiayaan. Masyarakat mengaku telah lelah dengan kondisi yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas.
Salah satu aliansi masyarakat menyampaikan keprihatinannya terhadap langkah Kapolda Sumut yang dinilai tidak mendukung sikap tegas Kapolres Belawan dalam menangani insiden terbaru.
“Kita sudah tahu bagaimana kronologi kejadiannya. Menghadang mobil Kapolres saja sudah merupakan bentuk pemberontakan terhadap aparat negara. Apalagi sampai membawa senjata tajam dan menggores mobil dinas. Tindakan itu jelas mengancam keselamatan jiwa,” ujar salah satu perwakilan aliansi yang enggan disebutkan namanya.
Mereka menilai bahwa dalam situasi genting yang membahayakan nyawa petugas, aparat memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil langkah terukur dan tegas demi menjaga keamanan. Masyarakat pun mempertanyakan, seperti apa seharusnya tindakan Kapolres yang dianggap benar oleh Kapolda.
“Apakah harus diam saja? Atau membiarkan diri jadi korban tanpa perlawanan? Bukankah Kapolri sendiri telah menginstruksikan agar seluruh jajaran bertindak tegas terhadap pelaku tawuran dan begal?” tambahnya.
Dito, salah satu warga Belawan, juga menyampaikan keresahannya sebagai masyarakat sipil yang merasa tidak aman dalam beraktivitas sehari-hari.
“Terkadang kami takut keluar rumah karena tawuran atau pembegalan bisa terjadi kapan saja. Kami sangat menyayangkan jika aparat yang mencoba bertindak malah ditekan dari atas. Yang kami butuhkan adalah rasa aman, bukan drama antarpetinggi,” ujar Dito.
Ia juga menilai bahwa akar persoalan dimulai dari tawuran yang dibiarkan berlarut-larut hingga berkembang menjadi aksi pembegalan dan kriminalitas lainnya. “Tawuran adalah pintu masuk menuju kejahatan lain. Kalau ini tidak ditindak secara tegas, maka akan terus menjadi ancaman nyata bagi warga Belawan,” lanjutnya.
Masyarakat dan sejumlah aliansi berharap agar Kapolda Sumatera Utara lebih fokus pada penindakan pelaku tawuran dan begal yang nyata-nyata telah meresahkan. Mereka menuntut adanya dukungan penuh terhadap aparat di lapangan yang menjalankan tugas berat menjaga keamanan masyarakat.
“Ini seharusnya jadi momentum untuk memberikan efek jera kepada pelaku tawuran. Jangan malah melemahkan semangat petugas di lapangan. Kami butuh perlindungan, bukan retorika,” pungkas salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam pernyataan sikap tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Sumatera Utara terkait kecaman yang disampaikan oleh masyarakat dan aliansi tersebut.
