BATU BARA — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan penambahan luas wilayah Ibukota Kabupaten Batu Bara untuk dapat dibahas di DPRD Batu Bara nantinya.
Pasalnya, Kabupaten Batu Bara telah dimekarkan dari Kabupaten Asahan lebih dari 16 tahun namun hingga saat ini luas wilayah ibukota masih belum signifikan.
Diketahui, awal pembentukan Kabupaten Batu Bara, luas Lima Puluh sebagai ibukota hanya 100 hektare. Kemudian selama kepemimpinan Bupati Zahir, luas wilayah bertambah 50 hektare.
Anggota DPRD Batu Bara dari Fraksi PDIP, Rusli menilai setidaknya luas wilayah ibukota minimal 300 hektare.
“Saat ini luas ibukota baru 150 hektare. Masih kurang Sedikitnya 150 hektare lagi agar geliat ekonomi di ibukota benar-benar hidup,” kata Rusli kepada wartawan di markas Wappress di Lima Puluh, Senin (14/04/2025).
Rusli mengatakan akan membawa usulan ini ke Fraksinya yang beranggotakan 10 orang untuk diteruskan ke DPRD Batu Bara.
Menurut Rusli, masih sangat banyak fasilitas yang harus dibenahi agar layak sebagai ibukota. Mulai dari sarana pendidikan yang memadai, pasar yang lengkap, perkantoran seperti kantor Kodim, kantor Pengadilan Negeri, Kantor Pengadilan Agama, kantor Kejaksaan Negeri, kantor Badan Pertanahan, stadion, alun-alun kota, dan masih banyak lagi.
Selain itu, untuk penataan kota, Politikus yang duduk di Komisi 1 DPRD Batu Bara ini menyarankan agar Pos Lantas Lima Puluh yang berada tepat di tengah-tengah persimpangan dipindah ke lokasi lain.
“Tidak tepat lagi keberadaan Pos Lantas ditengah-tengah persimpangan. Untuk kelancaran lalu lintas, kita menyarankan agar dibuat traffic light dan penambahan lebar badan jalan,”pungkasnya.
