Meranti – Melihat kondisi Meranti berstatus miskin ekstrim, dan banyak para oknum pejabat tersandung Operasi Tangkap Tangan KPK terkait kasus penerimaan suap oleh mantan Bupati yang telah cukup unsur pidananya, Warga khawatir akan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Meranti kedepan paska setelah dilantiknya Bupati baru tahun 2025, menurutnya jika masih diisi oleh oknum-oknum bermasalah dengan memegang jabatan mengurusi anggaran kami ragu akan Kredibilitas terhadap oknum – oknum tersebut karena kami menginginkan kedepan pemerintahan Meranti bersih dari unsur patologi birokrasi.
Dilansir dari CNN Indonesia tanggal 28 April 2023, ada 28 Orang oknum oknum yang terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. Oleh karena itu Masyarakat mendesak KPK, agar melakukan tindakan yang tegas berkenaan dengan sudah cukup unsur pidana penerima suap kasus Mantan Bupati Meranti maka kami juga mempertanyakan pula bagaimana terhadap status hukum yang memberikan suap atau pemberi Rasuah ?.
Hal yang perlu diperhatikan terkait pemberian suap adalah sumber uang yang diberikan, apakah bersumber dari keuangan peribadi atau anggaran Dinas terkait. Jika dengan menggunakan anggaran daerah secara melanggar hukum , tentunya mereka diindikasikan melakukan korupsi terlebih dahulu dan setelah itu baru mereka menyetor kepada atasan. Oleh karena itu kami pertanyakan karena unsur pidana penerima suap sudah sudah terpenuhi maka bagaimana pula unsur pidana pemberi rasuah?
Menjadi catatan penting buat Bupati terpilih kedepan, Agar menepatkan pejabat sesuai disiplin ilmu dan bersih dari mengidap patologi Birokrasi. ” Kami Desak KPK untuk mengusut tuntas guna menyelamatkan kabupaten Meranti ini dari perbuatan oknum-oknum yang sudah tidak kami percayai lagi, Jika masih dipercayai maka kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus pantau, bila perlu kami melakukan aksi Demonstrasi jika mendapat temuan temuan penyalahgunaan wewenang,” apalah Jadinya Kabupaten ini, jika diurus oleh oknum mengidap Patologi Birokrasi,” Tutupnya. []
