NASIONALTRIBUN, MAKASSAR – Adanya temuan mengejutkan dari awak media online terkait beredarnya isu kongkalikong pada pengadaan barang dan jasa proyek pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar oleh PT PELNI. Dikenal sebagai salah satu perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang transportasi laut, PT PELNI dikabarkan terlibat praktik tidak etis dengan salah satu kontraktor yang diduga sebagai mafia BBM. Nama perusahaan tersebut adalah PT WISAN PETRO ENERGY yang dinahkodai oleh William.
Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa peralihan pekerjaan pengisian BBM sebelumnya dilakukan oleh PT KAM dan kemudian berpindah ke PT WISAN PETRO ENERGY tanpa melalui proses tender yang transparan. Praktik ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun, namun hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda tender baru yang diumumkan untuk proyek tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan mengenai adanya ketidakberesan dalam proses pengadaan yang seharusnya berjalan dengan adil dan bersih.
Dalam upaya untuk mendapatkan klarifikasi, awak media melanjutkan kunjungan ke kantor PT PELNI yang terletak di Jalan Jendral Sudirman. Di sana, mereka bertemu dengan Kepala Cabang PT PELNI, An. Muhammad Jabir. Saat ditanyakan mengenai isu ini, Muhammad Jabir mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai persoalan tersebut. “Ini adalah TL penunjukan langsung dari pusat dan bukan kebijakan lokal dari kami,” ucap Jabir tegas.
Setelah mendengar pernyataan tersebut, awak media kembali mempertanyakan mengapa kontrak tersebut bisa jatuh ke tangan mafia BBM seperti PT WISAN PETRO ENERGY. Namun, Muhammad Jabir mengulangi pernyataannya bahwa itu merupakan kebijakan dari Pusat, dan dirinya tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang hal itu. “Kami tidak tahu menahu soal itu, dan itu kebijakan langsung dari Pusat,” lanjutnya.
Isu ini semakin menyita perhatian karena PT WISAN PETRO ENERGY diduga terlibat dalam praktik-praktik tidak etis dalam pengadaan BBM. Situasi ini juga menarik perhatian figur penting seperti Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai sosok berpengaruh di pemerintahan. Diharapkan hal ini tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang agar masalah ini dapat diusut tuntas demi kepentingan publik.
Tidak puas dengan jawaban yang diterima, awak media kemudian mencoba menelusuri keberadaan kantor PT WISAN PETRO ENERGY. Dengan mencari informasi melalui Google, mereka berhasil menemukan alamat yang tertera. Namun, ketika mendatangi lokasi yang disebutkan, fakta mengejutkan muncul. Di tempat tersebut, tidak ada tanda-tanda resmi yang menunjukkan bahwa itu adalah kantor PT WISAN PETRO ENERGY. Sebaliknya, di lokasi tersebut terpampang nama sebuah Kantor Advokat/Pengacara.
Keberadaan kantor yang tidak sesuai dengan informasi yang ditemukan semakin menambah kecurigaan terkait integritas perusahaan tersebut. Banyak kalangan mulai mempertanyakan legitimasi dari PT WISAN PETRO ENERGY serta hubungan mereka dengan PT PELNI dalam proyek pengadaan BBM yang dinilai sangat strategis dan berpotensi merugikan negara.
Dengan adanya isu ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh PT WISAN PETRO ENERGY. Karna dari kabar yang beredar bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam praktik mafia besar yang bermain di balik pengadaan BBM. Diharapkan pihak berwenang segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan investigasi menyeluruh, terutama terhadap praktik pengadaan barang dan jasa di sektor BUMN yang harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat pun berhak mendapatkan penjelasan jelas terkait alur pengadaan dan penggunaan anggaran negara demi kepentingan umum.
(**)
